Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Hak-hak ini memberikan kebebasan kepada individu untuk menyuarakan pendapat, mengemukakan ide dan gagasan, serta mengakses informasi tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari pihak lain, termasuk pemerintah.
Dalam era digital, keberadaan media siber di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber dapat diartikan sebagai media atau platform digital yang digunakan untuk menyampaikan berita, informasi, dan opini kepada publik. Bentuk media siber ini meliputi situs web berita, blog, media sosial, forum diskusi online, dan masih banyak lagi.
Media siber memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan media konvensional. Pertama, media siber memiliki jangkauan yang lebih luas dan cepat. Dalam hitungan detik, berita atau informasi yang disampaikan melalui media siber dapat diakses oleh jutaan orang di seluruh dunia. Kedua, media siber memungkinkan interaksi dua arah antara pembaca dan pembuat berita. Pembaca dapat memberikan komentar, mengajukan pertanyaan, atau berpartisipasi dalam diskusi yang terjadi di media siber. Ketiga, media siber juga memberikan ruang bagi individu untuk menjadi pembuat berita atau jurnalis warga yang dapat menyampaikan berita atau opini mereka sendiri.
Namun, keberadaan media siber juga menimbulkan tantangan dan risiko tersendiri. Informasi yang disampaikan melalui media siber seringkali tidak terverifikasi secara akurat dan dapat dengan mudah tersebar luas tanpa ada kontrol yang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan penyebaran berita palsu atau hoaks yang merugikan publik. Oleh karena itu, pengelolaan media siber perlu dilakukan secara profesional dengan mematuhi aturan dan etika jurnalisme.
Untuk menjaga keberadaan media siber yang profesional dan bertanggung jawab, Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pengelolaan Media Siber. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan bagi pengelola media siber dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman ini juga mencakup kewajiban pengelola media siber untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi publik. Selain itu, pedoman ini juga mengatur tentang tanggung jawab hukum pengelola media siber terkait dengan konten yang disampaikan melalui media siber.
Dalam pedoman ini, juga diatur mengenai perlindungan hak-hak individu dalam bermedia siber. Hak privasi, hak kehormatan, dan hak untuk dilindungi dari informasi yang menyesatkan atau merugikan harus dihormati dan dijaga oleh pengelola media siber. Pedoman ini juga mendorong pengelola media siber untuk mencegah penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap media siber.
Dengan adanya Pedoman Pengelolaan Media Siber, diharapkan media siber dapat berperan sebagai sarana yang memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi publik. Media siber juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Dalam konteks ini, keberadaan media siber merupakan sebuah anugerah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak.