Sushila Karki: Dari Mahkamah Agung ke Panggung Politik, Calon PM Nepal Idola Gen Z?
Nepal kini berada dalam titik balik politik yang sangat krusial. Ketidakpuasan publik, khususnya generasi muda (Gen Z), terhadap korupsi, pembatasan kebebasan digital, dan ketidakadilan sosial mendorong aksi protes besar-besaran. Dalam konteks ini, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, muncul sebagai kandidat utama untuk memimpin pemerintahan sementara (interim government). Siapa dia sebenarnya, dan apa yang membuatnya mendapatkan dukungan Gen Z? Artikel ini menyelami profil, jejak karier, serta tantangan yang dihadapi Karki dalam peluangnya menjadi pemimpin transisi Nepal.
Latar Belakang: Siapakah Sushila Karki?
- Nama lengkap & asal: Sushila Karki lahir pada 7 Juni 1952 di Biratnagar, distrik Morang, Nepal. (Wikipedia)
- Pendidikan: Ia menamatkan studi sarjana di bidang seni (Bachelor of Arts) di Mahendra Morang College, dan kemudian menyelesaikan Master Politik di Banaras Hindu University, India. Setelah itu, ia belajar hukum di Universitas Tribhuvan dan lulus pada 1978. (Wikipedia)
- Karier hukum: Mulai karier sebagai advokat sejak 1979, kemudian menjadi hakim adhoc di Mahkamah Agung pada 2009, dan kemudian menjadi hakim tetap. Pada 11 Juli 2016, Karki diangkat menjadi Chief Justice pertama dari kalangan perempuan di Supreme Court Nepal. (Wikipedia)
Selama masa jabatannya, Karki dikenal sebagai sosok yang tegas terhadap korupsi serta memiliki reputasi independen dari kekuatan-kekuatan politik. Ia menjadi simbol integritas di lembaga peradilan Nepal. (Wikipedia)
Peristiwa Terkini: Mengapa Gen Z Mendukungnya?
Pemicunya: Isu Media Sosial dan Biaya Hidup
Pada awal bulan September 2025, pemerintah Nepal memutuskan untuk melakukan pelarangan sejumlah platform media sosial besar. Langkah itu dengan cepat memicu kemarahan di kalangan generasi muda, yang melihatnya sebagai upaya sensor dan pengendalian kebebasan berekspresi. Aksi protes tumbuh pesat, dan situasi memburuk ketika konfrontasi antara demonstran dan aparat keamanan terjadi. (Reuters)
Begitu PM Oli Mengundurkan Diri
Pekan setelah ban media sosial itu dibatalkan, tekanan publik memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mundur. Kekosongan kekuasaan kemudian menjadi isu utama: siapa yang akan memimpin pemerintahan sementara hingga pemilu berjalan kembali? Gen Z, yang sebagian besar berada di garis depan protes, menjadi pemain politik tak terduga—memilih suara mereka sendiri untuk calon sementara. (Reuters)
Karki Muncul Sebagai Kandidat Interim
Dalam pertemuan virtual kelompok protes dan komunitas Gen Z di berbagai kota, nama Sushila Karki muncul sebagai salah satu figur terdepan untuk posisi interim PM. Alasannya:
- Reputasi bersih & independen — sebagai mantan Chief Justice, yang di luar partai politik utama. (The Times of India)
- Komitmen terhadap hukum & anti-korupsi — selama kariernya, banyak keputusan pengadilan yang ditandai dengan keadilan serta penegakan hukum yang transparan. (wiki-global.org)
- Simbol harapan oleh generasi muda — mereka menginginkan pemimpin transisi yang bukan bagian dari elite politik tradisional, yang dipercaya telah menyumbang pada masalah korupsi dan birokrasi yang lemah. (Indiatimes)
Dalam pemungutan suara virtual antar demonstran, Karki memperoleh sekitar 31% suara, sedikit lebih tinggi dari Wali Kota Kathmandu, Balen Shah, yang mendapat sekitar 27%. (India TV News)
Tantangan Hukum dan Politik
Meski dinominasikan dan menerima dukungan publik, ada beberapa faktor tantangan yang tidak bisa diabaikan:
- Konstitusi dan aturan interim
Ada pertanyaan apakah konstitusi Nepal memungkinkan seorang mantan hakim seperti Karki untuk menempati jabatan eksekutif seperti Perdana Menteri sementara. Peraturan konstitusional dan hukum transisi harus dipatuhi, agar legitimasi tidak diragukan. (Indiatimes) - Ketidaksetujuan dalam kelompok demo
Tidak semua demonstran sepakat. Beberapa pihak menentang pemilihan Karki dan menginginkan representasi yang lebih benar-benar muda atau memilih figur lain seperti Balen Shah atau Kulman Ghising. (Indiatimes) - Krisis kekuasaan dan keamanan
Situasi kerusuhan, korban jiwa, dan kerusakan properti membuat kendali keamanan menjadi prioritas. Pemerintah dan militer terlibat dalam negoisasi dengan demonstran, dengan ketegangan tetap tinggi. (AP News) - Harapan vs realitas
Gen Z memiliki tuntutan besar: demokrasi yang lebih transparan, reformasi kelembagaan, keadilan sosial, dan peluang ekonomi. Pemimpin interim harus mampu bukan hanya simbolis, tetapi juga melakukan tindakan konkret dalam waktu cepat — tantangan yang sangat berat dalam situasi politik yang penuh ketidakpastian.
Pandangan Publik: Antara Optimisme dan Skeptisisme
- Optimisme
Banyak yang melihat Sushila Karki sebagai sosok yang dapat “menjembatani” antara tuntutan rakyat dan stabilitas negara. Reputasinya sebagai hakim yang tidak takut terhadap korupsi dan independen dianggap sebagai keunggulan besar. Bagi Gen Z, kehadirannya bisa menjadi awal dari reformasi nyata. (The Times of India) - Skeptisisme
Kritikus mengingatkan bahwa pengalaman sebagai hakim dan simbol moral belum otomatis menjadi pengalaman memimpin pemerintahan, terutama dalam situasi darurat. Keterbatasan mandat konstitusi, kebutuhan akan dukungan parlemen, dan persistensi masalah struktural seperti korupsi dan kesenjangan ekonomi membuat tugas menjadi sangat besar. Ada juga keraguan apakah figur semacam Karki bisa mengatasi tekanan politik dari partai-partai besar dan elite yang telah lama menguasai sistem.
Kesimpulan
Sushila Karki muncul sebagai figura simbolik penting dalam gelombang protes Gen Z di Nepal. Dari latarnya sebagai mantan Ketua Mahkamah Agung, dikenal atas keberaniannya melawan korupsi dan komitmennya terhadap hukum, dia dipandang sebagai harapan bagi perubahan. Namun, menjabat sebagai PM interim bukan hanya soal simbol — ada banyak aspek hukum, politik, dan praktis yang harus diperhitungkan.
Apakah dia benar-benar akan menjadi Perdana Menteri sementara? Belum pasti. Tapi satu hal sudah jelas: Gen Z Nepal tidak lagi puas hanya menjadi penonton. Mereka memilih figur, mereka membuat tuntutan, dan mereka ikut menentukan sejarah politik negaranya.
Catatan: Situasi masih berkembang dan berita terkini menyebut bahwa perundingan antara demonstran, militer, dan pihak presiden sedang berlangsung. Keputusan resmi belum diumumkan secara final.
